Account
Please wait, authorizing ...
×

Jakarta (22/9), Sama halnya dengan Konsolnas Divisi Perencanaan Data & Informasi. Divisi Hukum & Pengawasan dalam Konsolnas di hari ke-2 ini juga terbagi dalam beberapa kelas yang membahas isu strategis dengan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kemudian dipaparkan dalam sesi pemaparan yang nantinya rekomendasi tersebut akan menjadi masukan bagi KPU-RI. Seperti misalnya rekomendasi agar kapasitas personel di divisi hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan kembali.

Beberapa isu strategis yang dibahas diantaranya yaitu pada Kelas A membahas tentang pengendalian internal, penyusunan Peraturan KPU (PKPU), verifikasi persyaratan calon persorangan pemilu 2019, perselisihan hasil pemilihan umum. Kelas B membahas pelaksanaan anggaran, verifikasi parpol peserta pemilu 2019, dana kampanye. Kelas C membahas pencairan NPHD, penerimaan reward dari bank atas penempatan dana hibah, penyusunan PKPU, potensi gugatan/sengketa atas hasil proses setiap tahapan pemilu di Bawaslu, DKPP, TUN, dan PN. Kelas D membahas tentang pengelolaan keuangan dana hibah, kepenguruaan parpol tingkat daerah sementara Kelas E membahas tentang pemeriksaan aparat penegak hukum pada KPU provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakam pemilihan, serta pengaturan dana kampanye peserta pemilu.

Peningkatan kompetensi pada Divisi Hukum & Pengawasan menjadi salah satu wejangan KPU-RI dalam hal ini oleh Komisioner KPU-RI Bpk. Hasyim Asy'ari kepada seluruh Divisi Hukum & Pengawasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Peningkatan kompetensi bisa dengan cara yang bermacam-macam salah satunya yaitu dengan cara rajin membaca peraturan perundang-undangan agar dapat menguasai peraturan tersebut secara maksimal.